DEMONSTRASI SEPERTI APA?

Setelah peristiwa demonstrasi di Medan yang membawa korban jiwa, saya membongkar-bongkar file yang pernah saya simpan beberapa tahun lalu, mudah-mudahan mengingatkan kita bagaimana sebenarnya demonstrasi itu dikelola. semoga berguna.

Komunikasi Lewat Demonstrasi.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan pada umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Suatu demonstrasi haruslah bisa mengkomunikasikan pesannya melalui tema yang telah dibatasi secara jelas.

Tetapkan tema dan susun pesan Acuan yang digunakan untuk merencanakan tema dan pesan suatu demonstrasi adalah respon yang diharapkan dari pihak yang di demo. Ini berarti para demonstran harus bisa membatasi secara jelas siapa target demonya, dan menyadari bahwa kemungkinan besar target ini memiliki cara berpikir yang sama sekali berbeda dengan diri mereka. Formulasi pesan yang ingin dikomunikasikan dikembangkan untuk konsumsi target. Semakin lugas dan sederhana pesan yang dikomunikasikan, semakin besar kemungkinannya untuk mengenai sasaran.

Usahakan singkat dan padat. Dalam memformulasikan tema pesan yang ingin disampaikan melalui demonstrasi, kita ditantang untuk mampu menggodok isu-isu yang komplek menjadi sederhana dan bisa dicerna. Liputan media massa, terutama media elektronik selalu sangat singkat. Demonstran harus mampu mengkomunikasikan pesannya dengan singkat dan padat. Dalam wawancara yang disajikan acara berita berbagai stasiun TV, sering kita saksikan si interviewee hanya sempat menyampaikan sebagian dari pokok pikirannya, kemudian terpotong dan reporter melanjutkan dengan membaca berita lainnya. Demonstran yang efektif merancang pesannya supaya bisa disampaikan secara utuh dalam tempo 10 hingga 15 detik. Setelah pesan disampaikan secara singkat, padat, dan utuh - baru kemudian dilakukan elaborasi. Ini menjaga agar pesan utama secara utuh tetap bisa tersiar walaupun mungkin elaborasinya terpotong.


Persiapan demo Dalam mempersiapkan sebuah demonstrasi lakukan curah pendapat yang melibatkan sebanyak mungkin calon demonstran. Pada tahap ini para calon demonstran diharapkan menggunakan daya khayalnya semaksimal mungkin. Bayangkan headline berita esok hari yang diinginkan. Kemudian pikirkan bagaimana pesan bisa disampaikan secara lengkap dalam format stiker atau plakat.

Setelah tema dan pesan demonstrasi jelas, informasikan pada semua calon demonstran. Semua demonstran sebaiknya bisa mengkomunikasikan pesan demonstrasi dengan jelas dan seirama - kalimat yang digunakan tidak harus sama, tapi tema harus dipertahankan keseragamannya. Camkan bahwa dalam komunikasi massa, pengulangan pesan utama -- yang diperkuat dengan imagi visual -- merupakan kunci komunikasi yang efektif. Ini penting, mengingat wartawan yang meliput demonstrasi sering mewawancarai peserta demonstrasi secara acak. Bila demonstran anda tidak tahu tujuan demontrasi secara jelas, kredibilitas lembaga atau gerakan dibelakang demonstrasi yang berlangsung bisa dipertanyakan. Demikian pula halnya bila jawaban demonstran yang satu sama sekali berbeda dengan demonstran yang lain.

Beberapa pertanyaan dari wartawan yang bisa diantisipasi oleh demonstran adalah:

- Mengapa anda berada disini?
- Apa yang ingin anda capai?
- Apakah demonstrasi ini sungguh-sungguh merupakan solusi?
- Apa yang bisa dilakukan oleh khalayak untuk masalah yang anda perjuangkan?

Jadi dalam mempersiapkan demonstrasi, lakukan langkah-langkah:

Tetapkan tujuan, identifikasi sasaran dan respon yang anda harapkan.
Kembangkan tema yang bisa menggugah respon yang diharapkan sehubungan dengan isu yang ingin diangkat.

Bayangkan headline yang anda inginkan muncul dikoran esok hari.
Rancang pesan sesuai dengan tema dan respon tersebut diatas. Ingat pentingnya pengulangan. Ulangi pesan utama anda sebanyak mungkin dalan berbagai bentuk.
Perkuat pesan utama anda dengan imagi visual.

Beri brifing pada semua calon demonstran. Jika bisa latih demonstran untuk menyampaikan pesan dengan singkat, padat, dan utuh, terutama dalam mengantisipasi wawancara dari wartawan.


Mengemas Pesan Secara Visual:
Demonstran bisa menyajikan pesannya dalam bentuk image yang sudah selesai - misalnya lewat photo, baner, kaos yang dikenakan, plakat, dsb. Baner, kaos, dan plakat seringkali merupakan gabungan yang kreatif antara pesan tertulis dan desain grafis yang cerdas.

Demonstran mempunyai kebebasan yang tak terbatas untuk menyuguhkan image visual lewat dirinya. Jadi mereka tidak menyajikan gambar visual yang jadi dalam bentuk poster, plakat, baner, dsb, tetapi mereka menjajikan diri mereka sebagai bahan photo/video yang dramatis, tajam, dan sangat mudah dicerna (lihat demnstrasi topeng Soeharto).

Umumnya team demonstran yang efektif akan menggabungkan semua jenis image diatas secara kreatif dalam demonstrasinya.

Beberapa contoh penggunaan image dan pesan verbal yang komplementer dalam sebuah demonstrasi:

Gb.1: Baner, plakat, dan kaos yang dibawa dan dikenakan oleh sebagian demonstran ini mengandung pesan dengan tema yang sama yaitu penghapuskan hutang negara-negara miskin: "Drop the Debt", Break the Chains of Debt", "Cancel the Debt". Kemudian mereka memposisikan diri berjajar diatas jembatan sungai Rhine membentuk rantai manusia yang menghubungkan sisi sisi sungai. Konteks demontrasi ini: Konferensi tingkat tinggi G7 (negara-negara terkaya didunia). Mengapa mereka memilih untuk berdemo diatas jembatan dengan membentuk rantai manusia? Bisa jadi karena mereka menginginkan gap yang lebar antara negara kaya dan miskin dijembatani demi keadilan sosial-ekonomi global. Dalam demonstrasi, demonstran memang harus mampu mencari dan memanfaatkan simbol-simbol disekelilingnya guna mempertajam pesan yang disampaikan.


Gb.2: Topeng: Soeharto (mantan presiden Indonesia) hingga kini secara de fakto kebal hukum meskipun sekian banyak bukti menunjukkan kekejaman dan korupsi yang dilakukannya selama berkuasa. Mahasiswa Indonesia telah memperjuangkan pengadilan Soeharto secara konsisten selama 2 tahun terakhir. Mereka seolah menghadapi tembok hukum yang tidak akomodatif dan
sama sekali tidak transparan. Aksi topeng H.M. Soeharto ini mereka gelar ketika sedang diadili
karena dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas saat membagikan lembaran-lembaran informasi di Semanggi. Aksi ini mengandung unsur dramatis, humor, sarkastis, dan sangat komunikatif. Selama sidang berlangsung topeng mampu membuka dialog antara hakim dan terdakwa yang sangat menguntungkan bagi mahasiswa. Simak dialog ini: Hakim "Lepas dong topengnya biar transparan." Dijawab mahasiswa: "Kami tak mau, selama ini proses penyidikan Soeharto juga tidak transparan, kami juga tidak mau transparan".

"Seharusnya yang duduk sebagai terdakwa di pengadilan adalah Soeharto, bahwa kami berada disini menandakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia belum terjamin." Aksi ini menjadi photo headline di Kompas, koran harian terbesar di Indonesia dan disiarkan oleh TV di Indonesia dan Mancanegara.

Gb. 3: Gambar ini diambil dari buku pendidikan lingkungan untuk anak yang dikeluarkan oleh Greenpeace Amerika. Disini ditekankan pentingnya kesamaan tema dari semua pesan yang disampaikan melalui plakat-plakat yang dibawa oleh para demonstran. Pesan para demonstran diperkuat lewat image balon ikan paus raksasa yang membawa pesan "Let me live!" Posisi berdiri demonstran secara keseluruhan diatur supaya menghasilkan gambar yang bagus.

Ketiga contoh demonstrasi ini sangat memperhatikan unsur komunikasi dalam aksinya. Demonstran secara sadar merancang demonstrasinya menjadi sebuah pertunjukkan, mirip teater. Aksi dirancang sedemikian supaya pasti menghasilkan gambar yang baik, kebutuhan wartawan mendapat perhatian utama dalam persiapan demo. Kesan garang, marah, sengaja dihindarkan, yang ditonjolkan adalah kesan tenang, rasional, dan logika yang kuat. Sikap seperti ini menjadikan orang-orang yang lalu lalang tidak terintimidasi, justru rasa ingin tahunya tergugah, dan selanjutnya diharapkan terkembang dialog.


Ingat:

Efek visual yang ditimbulkan oleh sebuah demonstrasi sangat penting dan perlu diperhatikan.

Tempatkan demonstran dalam posisi yang sedemikian rupa sehingga bisa dipastikan menghasilkan photo /video yang baik.

Hindarkan kesan garang, marah, dan agresif. Bersikaplah terbuka, ramah, dan rasional. Dengan demikian bila terjadi penangkapan - simpati publik pasti ada dipihak anda.
Jumlah demonstran yang banyak tidak dengan sendirinya berarti demonstrasi anda akan berhasil.

Bila dalam penyampaian pesannya demonstan tidak boleh bosan melakukan pengulangan, sebaliknya dalam merancang visualisasi demonstrasi, demonstran perlu menghindarkan terlalu banyak pengulangan. Upayakan penampilan yang segar dan unik setiap kali anda memutuskan untuk turun berdemonstrasi.

Gunakan arena demonstrasi untuk mengembangkan dialog dengan publik, siapkan lembaran informasi yang singkat, padat, dan menarik mengenai isu yang anda perjuangkan untuk dibagikan kepada publik yang menyaksikan demonstrasi anda.

Dipersiapkan oleh Chandra Kirana

Saat Demonstrasi Jadi Anarki, kompas 11 Febuari 09

Demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli, Selasa (3/2), yang berlangsung anarki dan menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Pertama, apakah koordinator lapangan (korlap) demonstrasi sudah memberi tahu pihak kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum?

Kedua, apakah intelijen Polri Kota Medan dan Polda Sumut sudah melaksanakan kewajiban dengan baik?
Ketiga, apakah Kepolisian Kota Besar Medan sudah melaksanakan prosedur tetap (protap) sesuai Peraturan Kepala Polri No 16/2006 tentang pedoman pengendalian massa yang mengatur cara bertindak, jumlah kekuatan, peralatan yang digunakan, dan strategi pelaksanaannya? Jika tidak, pada tataran mana kesalahan itu terjadi, pada pelaksana di lapangan yang menjadi tanggung jawab Kepala Poltabes Medan atau pada tataran di atasnya, yaitu Kepala Polda Sumatera Utara?
Ini perlu diinvestigasi agar tidak muncul rumor, pencopotan Kepala Polda Sumut, Kepala Poltabes Medan, Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sumut, Kepala Biro Operasi, dan Direktur Intel Pengamanan Polri Polda Sumut lebih bernuansa politik dan pertarungan di internal Polri ketimbang atas dasar profesionalisme. Keputusan pimpinan Polri harus berdasarkan aturan. Kepala Polri tidak boleh terombang- ambing tekanan dari dalam Polri, akibat power struggle yang didasari kepentingan individu atau kepentingan politik eksternal Polri.
Kewenangan Polri
Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah menimbulkan eforia politik, revolusi harapan, dan meningkatkan aspirasi. Tak seperti era Orde Baru yang hampir menihilkan kebebasan bersuara dan berpendapat, era reformasi benar-benar membuka peluang bagi kebebasan. Padahal, demokrasi tak identik dengan kebebasan, meski demokrasi membutuhkan kebebasan itu sendiri. Dalam demokrasi, kebebasan seseorang atau kelompok dibatasi kebebasan orang atau kelompok lain. Dengan kata lain, demokrasi bukan kebebasan untuk bertindak semaunya, tetapi harus patuh pada aturan hukum, terlebih jika ingin melakukan unjuk rasa.
Di jajaran Polri ada aturan terkait tata cara pengendalian massa, termasuk unjuk rasa yang berubah menjadi anarki. Seperti diutarakan seorang dosen Bidang Studi Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, kepada penulis, ada urut-urutan tindakan yang harus dilakukan Polri sesuai eskalasi ancaman. Tataran kewenangannya adalah, pada tahap bawah, yang bertanggung jawab di lapangan adalah pimpinan kesatuan setingkat kepolisian resor (polres), kepolisian wilayah (polwil), atau kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes). Pengendalian massa (dalmas) dilakukan kepolisian pada tingkatan bawah ini.
Kepala polda berkewajiban untuk terus memantau kejadian di lapangan, sementara komandan di lapangan harus terus melaporkan perkembangan dari waktu ke waktu. Selain itu, kepala polda wajib mendukung kekuatan Polri di bawahnya jika dirasa perlu. Jika eskalasi ancaman meningkat dan dalmas tidak mampu mengatasinya, alih lapis harus dilakukan, yaitu dengan menambah kekuatan menerjunkan Brigade Mobil (Brimob) yang ada di bawah kendali kepala polda. Jika kesatuan di bawahnya juga tidak mampu mengatasi keadaan, harus dilakukan alih lintas, yaitu komando diambil alih kepala polda. Jika itu pun tidak cukup, kepala polda wajib melaporkan kepada Kepala Polri apakah perlu meminta bantuan kepada kesatuan TNI guna membantu Polri dengan status di bawah kendali operasi (BKO) Polri. Jika itu pun gagal, Presiden harus memutuskan agar TNI mengambil tindakan represif terbatas guna menstabilkan keamanan dalam jangka tertentu, lalu menyerahkan kembali kendali operasi keamanan kepada Polri.
Aturan perbantuan
Hingga kini, kita belum memiliki aturan perbantuan TNI, baik dalam bentuk UU Perbantuan TNI yang berdiri sendiri, UU Keamanan Negara, atau aturan hukum lain. Yang berlaku hanya koordinasi antara pimpinan Polri dan TNI di daerah dan/atau pimpinan Polri dan TNI di tingkat pusat dalam mengatasi ancaman keamanan di berbagai daerah. Kita juga belum memiliki tataran kewenangan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keamanan daerah, kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), atau pihak kepolisian. Aturan tentang tata cara permintaan bantuan dari Polri ke TNI juga belum baku, apakah dilakukan Polri kepada TNI (tingkat daerah atau nasional) atau dari kepala daerah kepada Presiden.
Investigasi atas kejadian di Medan perlu dilakukan. Jika pemberitahuan unjuk rasa dilakukan kurang dari 3 x 24 jam, pihak Polri sepantasnya melakukan tindakan hukum yang tegas, yakni melarang unjuk rasa. Pihak intelijen kepolisian juga seharusnya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan korlap demonstrasi agar demo berjalan damai dan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jika intelijen sudah mengetahui apa yang akan terjadi, intelijen keamanan Polri sudah melakukan peringatan dini untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis seperti berubahnya demonstrasi damai menjadi anarki atau membeludaknya demonstran dari ratusan menjadi ribuan atau puluhan ribu. Jika eskalasi ancaman kian meningkat, Kepala Poltabes Medan wajib melaporkan kepada kepala polda dan kepala polda harus mengambil alih komando.
Salut atas sikap jantan Kepala Poltabes Medan yang menerima sanksi dari atasannya dengan mengatakan kesalahan penanganan demonstrasi ada pada dia, bukan pada kepala polda, karena ia sedang di ruang rapat dan tak berada di lapangan.
Polisi juga manusia dan bisa berbuat salah. Kesalahan sepatutnya diberi sanksi, tetapi jangan karena itu masa depan kariernya tertutup. Dari kesalahan itu, Polri mendapatkan pelajaran amat berharga untuk bekerja lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya di masa depan.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs di Pusat Penelitian Politik-LIPI

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, mengemukakan, Dewan Pers mengecam keras penyalahgunaan pers untuk kepentingan propaganda politik, tetapi menolak pembredelan pers karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers mengemukakan, aparat dan masyarakat diharapkan dapat lebih proporsional melihat kaitan tragedi kekerasan unjuk rasa di Medan dengan dugaan penyalahgunaan pers sebagai sarana propaganda. Kekerasan yang terjadi di Medan diharapkan tidak melahirkan kekerasan baru serta tidak memunculkan ancaman bagi kemerdekaan pers.Pernyataan Ichlasul Amal itu menanggapi aksi masyarakat yang menuntut agar harian Sinar Indonesia Baru (SIB) yang terbit di Medan dibredel.