Melakukan hal kecil dengan cara BESAR

Kita ini hanya makanan cacing, friend!

Percaya atau tidak, kita semua di ruangan ini, suatu hari nanti akan berhenti bernafas, membeku dan mati. Karena takdirmu belum ditentukan, mengapa tidak menjadikannya luar biasa dan tinggalkan warisan abadi?

Sementara kamu melakukannya, ingatlah hidup ini adalah suatu misi, bukannya karir. Karir adalah profesi. Misi adalah tujuan. Karir menanyakan,”Untungnya untuk saya apa?” Misi menanyakan, “Bagaimana caranya agar saya bisa membuat perbedaan?’

Misi Marthin Luther King adalah memastikan hak sipil semua orang. Misi Gandhi adalah membebaskan 300 juta orang India. Misi Ibu Teresa adalah memberikan pakaian kepada yang telanjang dan memberi makan kepada yang lahir.

Ini adalah contoh-contah yang ekstrim. Kamu tidak harus mengubah dunia untuk punya misi. Seperti yang dikatakan oleh pendidik Maren Mouritsen, “Kebanyakan dat kita takkan pernah melakukan hal-hal besar. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar.
(dikutip dari 7 habits for teens)

BERBAHAGIA MEMILIH KERIKIL SENDIRI

Berbahagialah orang yg punya kampung di simalungun, jadi bisa ditanya dimana kampungnya? pengalaman saya sendiri cukup aneh dan menyebalkan.

Kalo ditanya dimana kampungya? bingung mau jawab apa. kalo jawabnya sondi raya: salah.
krn itu kampung bapak saya.boro-boro sok ngaku tapi gak tau apa ada berapa sungai atau kebun.

kalo ngaku jakarta: eh malah dikatain sombong, sok ngaku orang jakarta-seolah gak ngaku dari kampung.Tapi kenyataannya saya memeng gak punya kampung. Kalo ngaku simalungun-tapi gak bisa ngomong simalungun aktif dicemoh.he..he, kadang dianggap setengah simalungun krn ibu orang karo, kadang diusir krn dianggap bukan simalungun :) lagi-lagi kata yang
paling cocok diucapkan: makanya..belajar!
buset dah!

Pas mau belajar eh malah ketemu simalungun brengsek yg kerjanya berantem, subil, penipu, sok tau, sombong, munafik dan penakut-krn bisanya ngomong di belakang :)
thank GOD,kalo dikasih Tuhan seorang bapak kandung yg baek,yg mendidik dengan keras hingga bisa mencapai kondisi spt sekarang. Harus diakui selain didikan orangtua sejak kecil yg menanamkan nilai-nilai positip, seorang anak juga harus mencari jalan "kerikil"nya
sendiri untuk menempa kekuatan menjalani hidup.

Syaratnya: jangan kasih duit banyak-banyak! krn duit berlebih akan membuat orang iseng beli sana-sini akhirnya malah jadi ukuran diri. Saya masih ingat ketika pulang dari praktek kuliah lapangan disuruh bapak saya cerita bagaimana mulai dari nanam padi sampe jadi beras.
hi..hi krn saya kurang memperhatikan jadi gak bisa jawab. Bapak saya langsung nyuruh saya balik ke lokasi dengan pulang membawa catatan lengkap.Katanya dulu beliau sejak kecil biasa kerja keras di sawah..kok enak2 nya anak sekarang tinggal makan beras!

atau ketika SMP minta duit jajan lebih, bapak saya bilang kalo uang jajan saya sehari itu lebih besar dari gaji seorang buruh yang berdiri selama 20 jam sehari.
atau saat SMA menjelang sipenmaru, kalo tidak lulus perguruan tinggi negri, bapak saya akan nyuruh saya jualan minyak saja krn gak mampu membiayai kuliah di swasta.

Tapi yg paling saya ingat adalah nasehat beliau: jika kita mendapatkan uang dari menindas orang, merugikan manusia lain atau dengan tidak jujur maka akibatnya akan terjadi pada anak keturunan kita.

sometimes seorang bapak juga harus "tega" mendorong borunya untuk dibiarkan keliling eropa sendirian saat usia 24 thn dengan bhs inggris pas-pas an demi keberanian dan kemandirian. Dan sepulangnya dari sana He said: Saya bangga punya anak perempuan sehebat kamu!
Hanya sebuah kalimat pendek namun bisa "mengantar" seorang anak terbang tinggi dan tegar melalui apapun dalam hidupnya.he..he

Inilah yg jarang dilakukan bapak-bapak saat ini:memuji anak sendiri. please deh..yg ada cuma kalimat : bapak lebih tau?, orangtua lebih pintar?, memangnya kau tau apa? jangan sok pintar, saya lebih pengalaman, tidak ada yg sehebat bapak, anak kecil tau apa? dst sikap seperti itu membuat anak jadi gak berani berjuang dan terlalu rendah menilai diri.Padahal saya rasa setiap anak di dunia ini ingin diterima apa adanya.

Kalau saja beliau tahu bahwa saya sudah pernah mempresentasikan rancangan uu sumberdaya alam di depan para mentri,rapat dengan DPR- RI, mengorganisir seminar nasional,berfoto bersama Walden Belo (cuma berfoto..:), tidur di kandang babi, minum air hitam bercampur kotoran manusia,sendirian di tengah 900 hektar hutan dengan bahaya ular phyton,berjalan 7 jam melewati jurang, menulis di halaman 4 media terkenal, menjadi delegasi di asia pasifik...dan entah apa lagi.(jadi perempuan simalungun satu2 nya anggota kpu mah gak bangga) ah seandainya saja...!
Berbahagialah orang yg punya kampung.
Berbahagialah anak yang mendapat pujian dari seorang bapak.
Berbahagialah orang yang punya mimpi dan berupaya mewujudkannya.

Namun lebih berbahagia lagi orang yang menemukan dan memilih "kerikilnya" sendiri dan bercita-cita mewujudkan mimpi orang banyak.

salam,
cp

yayasan kiras madani
(untuk masyarakat yang belajar, bertumbuh, berdaya)

KEPALA DAERAH MEMALSUKAN IJAZAH?

BURUK MUKA CERMIN DIBELAH: menyoal ijasah palsu kepala daerah

Kasus ijazah palsu (baca: ijazah tidak memenuhi persyaratanadministrasi) kepala daerah dan wakil kepala daerah akhir-akhir ini,mungkin bisa diibaratkan pepatah Buruk Muka Cermin Dibelah. Ibaratkaki tersandung batu akibat kurang hati-hati di jalan, namun yangdisalahkan justru keberadaan batunya.Para pendukung kepala daerah yang terkena kasus ijazah yang didugapalsu, baik perorangan maupun kelompok seolah "mementahkan" syaratadministratif kepala daerah yang dibelanya, dengan mengeluarkankomentar "kenapa mempersoalkan selembar kertas pendidikan jika hanyabersifat memenuhi syarat formil?" Palsu tidaknya sebuah ijazahmenjadi tidak penting dan tidak perlu dipersoalkan, selama kepaladaerah tersebut dianggap mempunyai kapasitas memimpin danmenjalankan roda pemerintahan di daerah. Apalagi jika ada asumsibahwa pengaduan ijazah palsu dianggap sebuah intrik politik kelompoktertentu yang ingin menjatuhkan "jagoan' mereka, mengambil alihkekuasaan, sebagai aksi barisan sakit hati dan sebagainya.Mengapa ketika persoalan ijazah yang diduga palsu terjadi, "seolah"kita kembali mempertanyakan perlunya syarat formil tanda kelulusanseseorang ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakilkepala daerah (dalam peraturan perundang-undangan), ketimbangmembuktikan kebenaran palsu atau tidak ijazah itu?Mengapa pendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah bermasalahjustru menampilkan sikap defens ketimbang mencoba membuktikankebenaran?Apakah hal ini disebabkan kekecewaan masyarakat karena tidak sedikitkasus yang membuktikan bahwa ijazah yang didapat belum tentumencerminkan moral atau bahkan tidak selamanya menjamin kepintaranatau kepemimpinan atau keberpihakan seorang kepala daerah terhadaprakyat pemilih?Siapa yang berwenang membuktikan ijazah tersebut palsu atau tidak?Bagaimana sikap kepala daerah atau wakil kepala daerah dalammenanggapi pengaduan ijazah palsu ini, menuntut balik si pengaduatau dengan tenang membuktikan dirinya bersih?Apa dampak persoalan dugaan ijazah palsu bagi jalannya rodapemerintahan dan kelangsungan kepercayaan publik?Pada kenyataannya, persoalan ijazah sebagai syarat kelengkapanadministrasi tidak semudah yang dikira sebagian orang. Persyaratanijazah sebagai salah satu syarat administratif calon kepala daerahdan wakil kepala daerah jelas memiliki dasar hukum yang kuat,seperti tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004pasal 58 huruf c: kepala daerah dan wakil kepala daerah,berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atasdan/atau sederajat. Yang dimaksud dengan "sekolah lanjutan tingkatatas dan/atau sederajat" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surattanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Pada petunjuk pelaksanaan yang termuat dalam PP No. 6 tahun2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 huruf c dijelaskanpula syarat administratif : Berpendidikan sekurang-kurangnyaSLTA/sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dari tingkatdasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabatyang berwenang.Apabila syarat-syarat administrasi calon kepala daerah dan wakilkepala daerah seolah dibantah atau "kembali dimentahkan" olehmasyarakat sendiri hanya karena fanatisme kepada seseorang, makaakan berakibat kurang baik dalam keberlangsungan demokrasi,akuntabilitas dan transparansi pejabat publik selanjutnya. Padahalsemua yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah resmi dalamtata kenegaraan. Mengubah aturan main sama saja dengan bermaksudmengubah undang-undang yang sudah ditetapkan, dan hal itu tentunyamemerlukan proses panjang, sekumpulan perdebatan, pro-kontra,sejumlah rapat pembahasan yang melelahkan dan tentunya sejumlah danabagi pantia perencana undang-undang, yang notabene merupakan uangrakyat juga.Kelompok pembela kepala daerah yang ijazahnya bermasalah padaakhirnya "bertanding" dengan kelompok yang mengadukan atau kelompokyang mendukung dibuktikannya kebenaran "ijazah bermasalah" tersebut.Kondisi ini bisa saja menyulut konflik, mengundang munculnyaberbagai aksi pro-kontra, menimbulkan keresahan masyarakat danmenyebabkan terganggunya kepercayaan publik, apalagi ketikapembuktian kasus ijazah semakin tak jelas, terkatung-katung dan takkunjung usai.bersambung........TUGAS DAN WEWENANG KPUD

POLITIK TIDAK BERHENTI PADA MALAM MINGGU

The Prospect is published by The Indonesian Institute. Our messages are democracy, unity and prosperity.

Saturday, Feb. 18, 2006

More articles...
Klinik Pejuang


Dialog Politik

Politik Tidak Berhenti Pada Malam Minggu (tulisan saya tahun 2002 dimuat dalam http://www.theindonesianinstitute.org-berpusat di iowa)

Caroline Pintauli Purba

Apa yang dikerjakan seorang lajang pada Malam Minggu? Tentunya banyak alternatif, apalagi jika orang tersebut berasal dari kelas menengah ke atas. Setelah berkutat dengan kesibukan kerja atau kuliah, para lajang kota besar seperti Jakarta, biasanya menghabiskan Malam Minggu dengan mengunjungi mall, atau sekedar minum di cafe, nonton film, karaoke, main bowling, main bilyar atau pergi ke diskotik bersama teman-teman. Bagi yang hobby nonton bola, bisa dipastikan siap di depan TV dengan kacang kulit dan bir.
Ada juga yang berkumpul di suatu tempat, seperti komunitas diskusi puisi, teater, agama, filsafat, buku dan film. Biasanya pada Malam Minggu juga sering diadakan pertunjukkan balet kontemporer, teater, wayang orang, berbagai pameran atau konser musik sampai launching buku. Kelompok yang senang petualangan bebas, sudah berangkat sejak Jumat Malam untuk memadati daerah pegunungan, pantai, arena balap mobil atau daerah peristirahatan yang sejuk. Kemajuan teknologi juga memudahkan para lajang yang tak ingin keluar rumah. Ada game di komputer, TV kabel, menjelajahi situs internet, ngobrol-chat. Semua acara dan kegiatan diharapkan memberi hiburan, kesenangan dan kenyamanan. Apalagi mengingat situasi dan kondisi negara ini semakin tak menentu, sehingga sah-sah saja ketika setiap orang mencari pelampiasan kesumpekan. Namun saya yakin, tak seorangpun merencanakan Dialog Politik Pada Malam Minggu. Kalaupun ada, tentunya terdapat dua kemungkinan : Pertama, dia seorang pemikir serius yang dengan sengaja meluangkan waktu dan yang kedua, dia seorang yang terjebak dalam kondisi itu. Dan Pada Malam Minggu yang diwarnai hujan deras dengan disertai guntur menggelegar, saya berada dalam kondisi kedua. Mulanya hanya memenuhi panggilan seorang istri anggota DPR, yang meminta saya membantu membereskan proposal program pelatihan sebuah organisasi wanita. Namun kelanjutannya adalah makan sore dan minum kopi, lalu kabel komputer yang rusak. Agar bisa membaca apa yang sudah saya tulis, kami harus menunggu kabel baru.
Hal itu biasa saja. Namun yang luar biasa adalah, ketika sang suami yang termasuk vokal dalam menggalang opini pembentukkan Pansus Bullogate II dan pemutihan pajak pendapatan, malah memberi kuliah sore. Saya masih ingat, sejak 20 tahun lalu Bapak DPR ini memang suka berdebat soal politik. Bahkan bisa dibilang disetiap kesempatan, mulai dari meja makan sampai acara nonton TV kalau bisa diisi sepenuhnya untuk pembicaraan substansial dan bermutu. Kami yang waktu itu masih remaja sering lari menghindar dengan berbagai alasan, tentunya diiringi omelan panjang lebar, ‘tidak memikirkan republik’, ‘generasi cuek’, ‘generasi santai’, ‘buta politik’, ‘pemalas’, ‘tidak berwawasan’ dan lain sebagainya.
Itu dulu. Sekarang keadaannya jauh berbeda. Pekerjaan dan minat saya justru mengharuskan saya menggali informasi sebanyak-banyaknya langsung dari seorang wakil rakyat. Sebuah predikat yang akhir-akhir ini seringkali digugat, karena pada prakteknya jauh dari harapan. Singkat kata, terjadilah dialog mulai dari bisnis militer, kebebasan informasi, pajak yang tidak dilaporkan, selebritis pembicara masalah politik di TV, mengapa Megawati tidak tegas dalam menyikapi Kasus Bulog, Politik Balas Budi, Taufik Kemas, Amandemen UUD 45, Korupsi ala DPR, Pendidikan Politik, Pemilu 2004, kebrengsekan Partai Pemilu 1999, Hutang Luar Negri, Globalisasi, Tommy Soeharto, Kepemimpinan Nasional, Sekolah di Luar Negri, Tragedi WTC 11 September, Kelesuan Ekonomi Amerika, Kebijakan Fiskal, Harga Minyak Bumi, Demokrasi di Amerika beserta syarat pendukungnya, Rekayasa Isu Teroris, Penjualan Senjata, Perbandingan Parlemen di Luar Negri dan di Indonesia, Civil Society, isu penghancuran ornop, sejarah PKI, sampai kepada perubahan sistim Pemilu dan bagaimana menghancurkan kekuatan tentara. Cukuplah. Kepala saya sekarang dipenuhi begitu banyak masalah!
Setelah berdiskusi lebih dari 5 jam, saya pulang hanya dengan membawa satu buku pinjaman. Agak pelit memang, namun setidaknya ada yang bisa dibawa, untuk sekedar membuktikan bahwa Bapak DPR yang budiman jangan sekedar provoke, berharap generasi muda untuk berbuat sesuatu, namun pelit dalam menyediakan fasilitas.
Setidaknya Malam Minggu kali ini menjadi lain dibanding biasanya. Apalagi di kantung baju saya, ada ongkos tambahan dari sang istri, cukup untuk mentraktir 10 orang makan bakso. Saya membayangkan sepulangnya dari Rumah Bapak DPR, saya bisa santai, makan malam, mandi, nonton angin malam lalu tidur nyenyak. Namun entah kenapa kendaraan yang saya tunggu tidak muncul-muncul. Terpaksa saya harus berjalan kaki ke tempat perhentian yang satunya. Karena tak tahan lapar, saya memasuki sebuah restoran padang di kawasan Pramuka. Ketika akan duduk, tiba-tiba ada yang memanggil nama saya. Rupanya seorang aktivis senior yang juga sedang makan di restoran itu. Beliau memperkenalkan saya pada dua orang temannya dari Maluku. Lagi-lagi saya terjebak dalam diskusi politik, namun topiknya seputar teori-teori kekuasaan, tentang kebenaran yang tidak perlu dibela mati-matian, Albert Camus, Machiavelli, Kerusuhan Ambon, tentara bayaran dan korupsi LSM. Sambil menikmati traktiran makan malam, Saya berpikir ada apa lagi setelah ini? Saya tidak berharap ketemu orang yang berdiskusi politik di dalam bis nanti. Ketika jam menunjukkan pukul sepuluh malam, dialogpun harus diakhiri. Itupun setelah ada telephone dari rumah. Syukurlah!
Dalam bis penuh sesak, saya sempat tersenyum melihat seorang pemuda sedang mengutarakan cinta kepada kekasihnya. Timbul pertanyaan, akankah lebih mudah jika kita buta politik, sehingga hidup menjadi lebih sederhana, tidak memusingkan?
Siapa yang berhak menilai atau bahkan menentukan bahwa Malam Minggu yang “normal” harus dijalani dengan kesenangan yang tidak berbau politik? Lalu siapa yang menyuarakan nasib orang-orang yang berdesakan dalam bis ini, karena pada kenyataannya hal inipun terkait dengan kebijakan politik. Bukankah generasi sekarang seharusnya justru lebih berperan serius memikirkan solusi terbaik menggantikan angkatan lama? Apakah saya sudah mensubstansialkan diri menjadi “Bapak DPR 20 Tahun” yang lalu?
Sejak dialog Sabtu itu, Bapak DPR sering meminta saya datang, khusus untuk berdiskusi. Sejak saat itu, bapak aktivis lama meminta saya untuk menjadi konsultan sebuah LSM di Maluku, tentunya dengan fasilitas dan honor yang memadai (walau saya sebenarnya tidak berharap). Dua bulan lagi, saya akan berangkat ke Ambon membantu program pemberdayaan masyarakat. Hidup memang penuh misteri. Semua berawal dari Saturday Night’ Dialogue. Tidak ada yang mengharuskan, bahwa sebaiknya diskusi politik berhenti pada malam Minggu. Mungkin sebaiknya diskusi politik tidak dibatasi oleh hari. Bahkan sikap kritis dan kesadaran politik justru harus ditumbuhkan, agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan pendahulunya, tidak pasif dalam menyikapi perkembangan dunia dan yang jelas dapat berkontribusi memikirkan masa depan bangsa. Saya sudah tercebur di dalamnya, merasakan pesona dan keruwetannya.

* Direktur Visi-90, memfasilitasi pengembangan media informasi sederhana dan modul pendidikan kritis-partisipatif bagi masyarakat akar rumput.

Last updated 4/22/02
© 2002 The Prospect and The Indonesian Institute, All Rights Reserved.

SUARA OMBAK SEMBILAN : a novel

Suara Ombak Sembilan

Bab I

Namaku Minerva. Menurut data, aku terlahir perempuan. Ketika kuliah di kedokteran, baru kupahami bahwa menjadi laki-laki atau perempuan adalah rangkaian rumit proses diferensiasi kromosom seks. Kadangkala proses diferensiasi itu gagal, maka terjadilah berbagai kelainan, sometimes mereka menyebutnya laki-laki suka laki laki, perempuan suka perempuan, laki-laki bersifat perempuan atau sebaliknya.

Tatkala para perempuan meributkan bagaimana memikat lelaki melalui kecantikan dan kemolekan tubuh, aku sudah selesai dengan kenikmatan alternatif yang diajarkan seorang laki-laki yang memiliki kehebatan bercinta, well, dia menjadikanku seakan sempurna. Karena itu aku tak butuh lagi simbol-simbol yang didambakan perempuan manapun di dunia ini, baik lewat iklan, undang-undang, agama atau bahkan aturan main yang ditetapkan masyarakat keblinger.kurasa.

Bahkan saat ini aku baru sadar akan kebenaran sejati, dimana tak ada lagi perbedaan perempuan atau laki-laki di "mata' Pencipta. Namun dalam kehidupan nyata seringkali kita mengutamakan laki-laki, menurut aturan turun temurun yang sama sekali tak adil atas nama pengendalian.

Siapakah perempuan? Bagaimanakah kehidupan seorang perempuan itu? Mengapa orang-orang di sekelilingku berkata, bahwa perempuan menjadi tak lengkap tanpa kehadiran laki-laki. Seolah hidup kami tak akan sempurna tanpa kata status menikah?

Sebagian dari kami meratap di sudut jalan atas nama uang, status, label, atas kemewahan kosmetik kapitalis, demi memuaskan mata laki-laki, bahkan semua mata laki-laki. Sebagian membelenggu diri demi nama baik, kehormatan, berpura-pura menjadi manusia lain, manusia palsu sambil tertawa kecil. Sebagian lagi memilih perlakuan tak adil atas nama kenyamanan, sebagian lagi membiarkan kelaminnya didefinisikan oleh laki-laki dari generasi ke generasi. Para ibu menasihati kami untuk tetap langsing agar suami tak selingkuh. Para orangtua menasihati anak gadisnya untuk tidak cerewet agar suami betah di rumah.

Tidak cukup hanya itu, tiba-tiba para lelaki mensyaratkan perempuan untuk punya penghasilan, bisa hamil, bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bisa berdandan, bisa dibawa ke acara resmi, bisa merawat ibu mereka, bisa mengasuh anak, bisa menyediakan kopi, bisa selalu melayani di tempat tidur dan terutama dilarang marah jika penghasilan tidak cukup.

Untuk hal ini, tidak ada yang berhak mengatakan itu salah atau itu benar, hanya saja aku memilih untuk menjadi diriku, mencoba berjernih bebas menentukan jalan hidup, karena aku belajar dari suara alam, debur ombak di pantai selatan negeri ini, yang pada hitungan kesembilan, akan menghantam apapun di depanya, menyadarkanku akan ketidaksempurnaan manusia.

Untuk itu aku berterima kasih kepada semua sahabat, kekasih, orangtua dan semua orang yang menjadi inspirasiku, untuk semua yang memberi saran, kritik dan celaan. Kepada semua laki-laki yang kulibatkan dalam cerita ini, baik secara sengaja maupun tidak, yang mengajariku hidup, tentang pilihan bebas yang tak perlu disesali, tentang kematangan yang dibungkus sifat kekanakan seorang perempuan, tentang dan tentang mencintai tanpa syarat.

Terlebih rasa syukur kepada Perancang, Penulis Skenario Terbesar dalam hidup ini. DIA yang membiarkanku "mati berkali-kali", memampukanku hidup berkali-kali, memberi keberanian mengerjakan semua ini. Dia yang senantiasa “melempar” dan “menjerumuskan”ku kesana-kemari untuk belajar dan lebih belajar lagi mengasihi, demi sebuah pengenalan diri yang terus menerus, demi sebuah pelayanan yang tak henti-henti.

WOMAN

EVERY WOMAN SHOULD HAVE..


...a feeling of control over her destiny...

...one old love she can imagine

going back to... and one who reminds

her how far she has come...

..one friend who always makes

her laugh... and one who lets her cry...


EVERY WOMAN SHOULD KNOW...

...how to fall in love without losing herself...

...how to quit a job, break up with a lover,

and confront a friend without ruining the friendship...

...when to try harder... and when to walk away...


...how to have a good time at a party she'd never choose to attend...

...how to ask for what she wants in a way that makes it most

likely she'll get it...

...that she can't change the length of her calves, the width of

her hips, or the nature of her parents...


...that her childhood may not have been perfect... but its over...

...what she would and wouldn't do for love or more...

...how to live alone... even if she doesn't like it...


...whom she can trust, whom she can't, and

why she shouldn't take it personally...



...where to go... be it to her best friend's kitchen table...

or a charming inn in the woods...

when her soul needs soothing...

...what she can and can't accomplish in a day... a month... and a year...







sumber: internet

OPINI DI HARIAN SIB

OPINI 23 APRIL 2003

PEREMPUAN DAN POLITIK

Mau apa sebenarnya perempuan? Itulah pertanyaan yang sering muncul dalam rapat-rapat DPR, baik di ibukota, maupun daerah-daerah, dalam pertemuan-pertemuan kelompok yang dihadiri laki-laki, dalam pertemuan dan diskusi beberapa komponen masyarakat, seperti partai politik, organisasi masyarakat, organisasi pengusaha dan organisasi keagamaan hingga kedai kopi. Timbulnya pertanyaan diatas, sekaligus pula mewakili dan melengkapi jawaban kondisi terpuruk di Indonesia: bahwa perempuan tidak termasuk dalam kelompok yang ‘diperhitungkan” di negara ini.

Keberhasilan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen- yang berlangsung “alot” hingga akhirnya dicapai keputusan untuk dicantumkan dalam UU Pemilu, hanyalah awal dari pekerjaan rumah yang masih harus ditindaklanjuti ke depan. Meskipun demikian, keputusan kuota 30% masih sering disikapi dengan sinis, dingin dan acuh tak acuh oleh beberapa kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Alasan yang dikemukakan berkisar tentang kapasitas dan kemampuan perempuan Indonesia, yang umumnya dinilai masih jauh dari harapan, sehingga kelompok ini lebih memilih untuk berpatokan pada sistem yang mengutamakan segi kualitas personal, bukan pada komposisi jumlah perempuan dan laki-laki.

Pertama-tama, ada baiknya kita mengkritisi terlebih dulu, beberapa pertanyaan mendasar yang kerap muncul sebagai respon keterlibatan perempuan dalam politik, yaitu: Mengapa isu politik begitu penting bagi perempuan? Apakah mayoritas warga negara perempuan di Indonesia yang berjumlah 57% ini sudah benar2 dipandang sebagai warga negara atau stake holder di negeri ini? Apakah keterwakilan perempuan dalam politik akan menjamin perbaikan kondisi negeri ini?

Isu politik begitu penting untuk perempuan, tak lain karena perempuan adalah bagian terbesar/mayoritas di negeri ini, sedangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang sah belum mendapat perhatian selayaknya, disamping mereka terus menerus dipinggirkan (dimarjinalkan) di dalam proses-proses pembuatan keputusan!

Secara normatif, tidak ada peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun dalam kenyataannya tingkat representasi perempuan di badan legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Tingkat II (kabupaten), DPRD Tingkat I (propinsi) dan DPR RI (nasional) masih sangat rendah, hingga dampaknya dalam kebijakan politik menjadi signifikan.

Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 9%, di kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi. Tidak ada seorang perempuanpun yang menjadi Gubernur di Indonesia dan hanya 5 orang perempuan (1,5%) menjabat sebagai bupati/walikota.

TABEL: PEREMPUAN DALAM LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK DI INDONESIA PADA TAHUN 2002

LEMBAGA PEREMPUAN JUMLAH % LAKI-LAKI JUMLAH %

MPR
18 9,2
117 90,8

DPR
44 8,8
455 91,2

MA
7 14,8
40 85,2

BPK
0 0
7 100

DPA
2 4,4
43 95,6

KPU
2 18,1
9 81,9

Gubernur
0 0
30 100

Walikota/Bupati
5 1,5
331 98,5

Eselon IV & III
1,883 7,0
25,110 93,0

HAKIM
536 16,2
2,775 83,8

PTUN
35 23,4
150 76,6


Sumber: Data dirumuskan oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2001

Ketika membicarakan keterlibatan perempuan dalam kebijakan dan keputusan politik, kita tidak berbicara tentang perempuan “kelas menengah-atas” yang relatif lebih beruntung dan kurang mendapat masalah, karena tidak punya persoalan meng-akses air bersih, mengakses pangan, kecukupan dalam akses dan peluang kesehatan, ketersediaan gaji untuk membiayai hidup termasuk berekreasi, ketersediaan pembantu rumah tangga dan baby sitter karena kemampuan ekonomi. Akan tetapi kita membicarakan sejumlah besar sekali perempuan petani, nelayan, buruh yang tidak punya akses dan peluang untuk mendapatkan, apalagi menentukan keputusan kredit usaha, perempuan yang menjadi korban pencemaran di daerah industri, perempuan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi yang cukup, perempuan yang bersusah payah mendapatkan air bersih demi kesejahteraan keluarga, perempuan kelompok masyarakat adat yang terus tersingkirkan dari tanah mereka, perempuan yang dipaksa mengikuti program KB, perempuan yang jerih payahnya bekerja di sektor domestik tidak dinilai dan dihargai, perempuan yang mengalami kekerasan dan beban ganda dalam rumah tangga, perempuan miskin, perempuan yang diperdagangkan, yang dipaksa melacur karena miskin, perempuan yang dibayar murah, mengalami perlakuan diskrimininasi dalam upah serta eksploitasi lain, baik di dalam dan di luar negeri, berupa pelecehan dan pemerkosaan, para pengungsi perempuan dan anak-anak, jutaan anak perempuan yang tidak mendapat prioritas pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan sistim patriarki, serta perempuan yang menderita karena terjebak dalam konflik dan kerusuhan, termasuk perempuan-perempuan yang bahkan tidak berhak menentukan atas tubuhnya sendiri dikarenakan eksploitasi media dan teknologi.

Fakta kepemimpinan presiden yang dijabat oleh seorang perempuan, ternyata tidak menjamin perubahan nasib dan kondisi perempuan di Indonesia, karena perempuan sebagai pejabat pemerintah, yang tidak dilandasi kepekaan gender justru menimbulkan keraguan, tanda tanya bahkan “bumerang” akan kemampuan kepemimpinan perempuan. Dan itu sangat disayangkan. Oleh karena itu, diperlukan jumlah keterlibatan dan partisipasi perempuan yang lebih besar, dengan maksud menimbulkan kesadaran kolektif akan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan kesadaran ini akan mengantisipasi perencanaan dalam pembangunan, yang selama ini tidak memperhatikan partisipasi dan dampaknya terhadap perempuan.

Hambatan-hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan dalam ajang politik diantaranya adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan dan persepsi terdalam bahwa public domain (wilayah publik) diperuntukkan bagi laki-laki. Bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah-walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris.

Walaupun secara umum kesempatan untuk berorganisasi dibuka secara besar-besaran, namun menurut Khofifah Indar Parawansa[1], perempuan dalam arena politik seringkali menemui tantangan, dikarenakan pada satu pihak perempuan dikondisikan sebagai “ibu” yang seharusnya lebih banyak bersama keluarga, sementara seringkali sudah menjadi kebiasaan, banyak rapat-rapat partai politik diadakan pada malam hingga pagi hari.

Selain itu keterlibatan perempuan seringkali disalahtafsirkan dengan mengupayakan gender balance, dengan menempatkan perempuan sebanyak mungkin dalam suatu organisasi, namun bukan pada posisi kunci (pengambil keputusan)-hanya sebagai kelompok yang menyediakan konsumsi atau mengerjakan tugas-tugas administrasi.

Penggunaan langkah-langkah afirmatif dan kuota, adalah sebagai salah satu cara mendorong partisipasi perempuan dalam politik, yang sekaligus mengupayakan agar perempuan punya kesempatan sama dengan laki-laki untuk dan berani maju dan tampil memperjuangkan kepentingannya dalam arena politik-arena yang selama ini dikonotasikan sebagai dunia laki-laki. Sudah banyak negara di dunia yang berhasil menerapkannya seperti ..

Untuk itu diperlukan kampanye besar-besaran untuk menyadarkan perempuan agar menjadi pemilih yang loyal, pemilih yang cermat, melakukan aksi bersama : hanya akan memilih partai yang di dalamnya terwakili jumlah perempuan 30%.

Kemauan perempuan adalah berjuang merubah kebijakan yang tidak adil, yang selama bertahun-tahun merugikan perempuan, menghapus kebijakan yang menindas perempuan dan merebut posisi-posisi penting untuk ikut menentukan kebijakan negri ini, melalui upaya pengisian kursi-kursi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kini peluang itu semakin terbuka dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya melalui program pendidikan dan penyadaran politik, pemberdayaan perempuan, meningkatkan kerjasama antar organisasi perempuan.



Caroline Pintauli Purba
YPSM Bina Insani, tinggal di Pematangsiantar.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ceramah disampaikan pada Seminar: Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah 8 Maret 2003 di Jakarta